Beranda Rakyat Garut 12 Ribu Honorer Tunggu SK Penugasan

12 Ribu Honorer Tunggu SK Penugasan

67
0
BERBAGI

TAROGONG KIDUL – Sebanyak 12 ribu guru honorer sekolah negeri di Kabupaten Garut tengah menunggu keputusan keluarnya SK Penugasan dari Pemerintah Daerah. Mereka mengajar di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

“Semua guru honorer di Garut sedang menunggu SK Penugasan dari Pemda, karena sangat dibutuhkan sekali,” ujar Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan Sukarelawan (Fagar Sukwan) Cecep Kurniadi kepada Rakyat Garut, Rabu (28/3).

Menurut dia, SK penugasan untuk guru honorer yang mengajar di sekolah negeri ini sangat diperlukan, karena untuk kepentingan mendapatkan gaji dari dana BOS dan sarat untuk Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan mendapatkan sertifikasi.

“Sekarang syarat untuk mendapatkan itu (serifikasi, gaji dari BOS dan NUPTK) berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Jo Nomor 24 tahun 2017 harus ada SK Penugasan dari Bupati,” terangnya.

Cecep menerangkan keinginan para guru honorer untuk mendapatkan SK penugasan ini sudah lama dan sudah diajukan juga lama. Tetapi sampai saat ini pemerintah daerah seperti terdiam tanpa ada usaha apapun untuk memperjuangkan keinginan para guru honorer ini.

“Kami hanya dininabobokan dangan kata pengkajian dan harapan kosong dari pemerintah daerah. Masa dari tahun 2012 masih di kaji, kapan realisasinya,” terangnya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah daerah ketika turunnya Permendikbud ini menjadi langkah untuk merealiasikan SK penugasan ini, karena sudah diatur dalam peraturan tersebut.

“Peraturannya sudah ada. Tinggal laksanakan. Daerah lain juga sudah dilaksanakan kenapa di Garut tidak? Ini kan aneh,” terangnya.

Cecep mengultimatum kepada pemerintah daerah, kalau tidak ada realisasi dan tindakan nyata serta mengeluarkan SK penugasan, para guru honorer akan turun ke jalan. Berdemo.

“Lihat saja. Kalau tidak ada sebelum tanggal 16 April, semua guru honorer akan aksi besar-besaran di Garut. Pemberitahuan ke polisi sudah dilakukan tinggal aksi saja,” paparnya.

Langkah turun ke jalan, tambah dia, karena guru honorer sudah merasa jenuh karena SK penugasan tak kunjung dikeluarkan. “Kami sudah kehilangan kesabaran, kalau terus begini,” paparnya.

Pemerintah Kabupaten Garut, sebelumnya, masih mengkaji pengajuan SK penugasan untuk guru honor yang disampaikan Forum Aliansi Guru dan Karyawan Sukarelawan (Fagar Sukwan).

“Surat pengajuannya sudah kami terima dan masih kita kaji dulu,” ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Garut H Uu Saefudin kepada wartawan Senin (26/3).

Uu berjanji akan membalas surat yang diajukan Fagar Sukwan dalam waktu dekat. Dia meminta waktu satu minggu sebelum memberikan jawaban. SK penugasan honorer perlu dikaji lebih dahulu karena dalam Undang-Undang ASN tidak ada pemberian SK pengangkatan untuk honorer.

Selain itu pemberian SK kepada pegawai honorer juga akan berdampak pada sistem honor yang diberikan. Sementara dalam Undang-Undang ASN yang baru tidak ada aturannya. Yang ada hanya untuk tenaga kerja kontrak (TKK). “Tapi, itu juga diserahkan ke dinas-dinas yang bersangkutan,” tuturnya. (yna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here