Beranda Hoak atau Bukan Polemik Tanah Lindung Surabaya

Polemik Tanah Lindung Surabaya

42
0
BERBAGI

KASUS pembebasan tanah di kawasan lindung pamurbaya kembali mencuat. Bertahun-tahun masalah itu tak kunjung menemukan titik temu. Luas lahan yang dipermasalahkan tak main-main. Ada 2.500 hektare area yang ditetapkan masuk wilayah itu.

Pada 1978 melalui perda, Pemkot Surabaya menetapkan kawasan tersebut sebagai area lindung. Hal itu dipertegas lewat Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada 2007. Namun, meski sudah berjalan empat dekade, tak ada satu pun lahan milik perorangan di wilayah itu yang dibebaskan.

Masalah tersebut menjadi isu besar ketika pada 2016 pemkot menyegel 99 rumah karena dianggap menyalahi peruntukan. Peruntukan wilayah tersebut bukan tempat tinggal.

Warga protes. Sebagian besar mengaku tak tahu bahwa mereka tidak boleh membangun hunian di lahan tersebut. Tentu saja mereka bingung. Memang tanah yang mereka beli di situ murah.

Sekitar Rp 90 juta untuk luas 200 meter persegi. Namun, mereka mengeluarkan dana sampai miliaran rupiah untuk mendirikan rumah.

Ketidaktahuan warga itu wajar. Sosialisasi mengenai kawasan lindung tersebut sangat kurang. Yang tidak membangun rumah pun dibuat bingung. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan lahan yang dimiliki.

Para pemilik tambak mengeluhkan tidak produktifnya tambak mereka karena air yang tercemar. Tapi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sementara itu, mereka juga tetap harus membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahun.

Tentu kita tidak ingin masalah itu sampai menjadi konflik berkepanjangan. Jangan sampai merusak kondisi Surabaya yang sudah begitu kondusif ini. Segeralah diambil langkah. Pemkot sebagai pembuat keputusan harus mempertanggungjawabkannya.

Jangan menggantung warga lebih lama lagi. Apalagi, anggaran untuk pembebasan lahan itu ada sejak 2016. Di sisi lain, warga, mau tak mau, juga harus mau bernegosiasi.

Terlebih, tidak ada pilihan untuk menghapus perda tersebut. Penyebabnya, wilayah pamurbaya merupakan bagian usaha Surabaya memenuhi ketentuan UU untuk menetapkan 30 persen wilayah kotanya sebagai ruang hijau.

Kalau untuk membebaskan lahan itu diperlukan biaya dan usaha yang sangat besar serta waktu yang lama, barangkali perlu mulai dipikirkan terobosan-terobosan baru.

Misalnya saja, memberi warga hak khusus untuk tinggal sementara dengan aturan-aturan khusus sambil tetap melakukan usaha pembebasan. Yang penting, langkah untuk itu harus segera dimulai agar tidak ada pihak yang dirugikan lebih lama lagi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here