Beranda Nasional Akuntabilitas Kinerja Pemkot Kategori B

Akuntabilitas Kinerja Pemkot Kategori B

18
0
BERBAGI
Wali Kota Tasik Drs H Budi Budiman menerima penghargaan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Batam, Kamis (25/1).

BATAM – Pemerintah Kota Tasikmalaya meraih skala nilai pada kategori B bersama 148 kota kabupaten se-Indonesia lainnya dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Batam, Kamis (25/1).

Sementara 142 kota kabupaten masih berada di Kategori CC dan 153 kota kabupaten berada di kategori C, delapan kota kabupaten masih kategori D. Untuk tahun 2018, Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk terus melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, minimal menyamai hasil 22 kota kabupaten yang telah berhasil mendapatkan skala nilai dengan kategori BB dan dua kota kabupaten yang saat ini mendapatkan skala nilai dengan Kategori A. “Walaupun tidak mustahil untuk mendapatkan skala nilai dengan kategori AA,” ujar Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meminta agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mewujudkan birokrasi yang efisien. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui penggunaan anggaran negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurutnya, terdapat dua hal yang harus dipahami setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang efisien. Pertama memastikan bahwa anggaran hanya digunakan untuk membiayai program atau kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Kedua memastikan bahwa penghematan anggaran yang dilakukan hanya dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang penting atau yang mendukung kinerja instansi.

Menurutnya dalam mewujudkan birokrasi yang efisien tidak cukup dengan sekadar memotong anggaran. Tetapi dengan mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran oleh seluruh instansi pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan asas utama penggunaan anggaran negara yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yakni akuntabilitas berorientasi hasil.

Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil atau kinerja hanya akan tercapai apabila birokrasi dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan baik, atau yang lebih dikenal dengan sebutan SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. “Dengan SAKIP, saat ini kita telah dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut dia mengajak para aparatur agar merubah mindset dari yang awalnya bermental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat, dari hasil kerja yang dilakukan. Dengan demikan dapat terwujud kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. (rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here