Anggarkan Rp 8 Miliar untuk Infrastruktur Kelurahan

BANJAR – Pemerintah Kota Banjar melalui Bidang Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman Dinas PUPRPK tahun 2018 memiliki anggaran kurang lebih Rp 8 miliar. Anggaran yang digelontorkan dari APBD kota itu untuk keperluan infrastruktur di sembilan kelurahan.

“Berbeda dengan pemerintahan desa yang memiliki Anggaran Dana Desa (ADD) dari pusat, kelurahan tidak ada. Jadi dianggarkannya dari APBD kota,” kata Kabid Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman Dinas PUPRPK Kota Banjar Acep Daryano Rabu (11/4).

Rata-rata, lanjut dia, tiap kelurahan diplot anggaran sekitar Rp 700 sampai Rp 800 juta. Besaran anggaran itu untuk pembangunan seperti sanitasi, drainase dan jalan beton.

“Yang sudah terealisasi rehab seperti rehab kantor kelurahan. Ya tergantung usulan dari kebutuhan di masing-masing kelurahan,” katanya.

Ia berharap dengan anggaran yang sudah ditetapkan tiap tahunnya oleh pemerintah kota bisa memaksimalkan pembangunan di seluruh kelurahan.

“Ya saat ini masih ada jalan di dalam kelurahan yang rusak, nanti diusulkan oleh pemerintah setempatnya,” ucapnya.

Ia juga meminta masyarakat dan pe­me­rintah kelurahan aktif mem­berikan usulan.

“Ya tetap bertahap jika pekerjaannya membutuhkan anggaran besar,” kata dia. (cep)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *