Beranda Nasional Angkat CPNS Bisa Tanpa Tes, Jika Revisi Undang-Undang ASN Gol

Angkat CPNS Bisa Tanpa Tes, Jika Revisi Undang-Undang ASN Gol

48
0
BERBAGI

JAKARTA – Komite Nusantara-Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) mengapresiasi langkah Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang terus mendukung revisi UU ASN.

Menurut Ketua Umum DPP KN-ASN, Mariani, apa yang dilakukan pengurus dan jajaran ADKASI akan mempercepat proses pembahasan. “Revisi UU ASN ini akan mengakomodir PTT (pegawai tidak tetap) hingga honorer dari semua profesi yang bekerja secara terus menerus melayani masyarakat,” ujar Mariani pada Jumat (30/3).

Dia berharap revisi UU ASN kali ini mampu menyelesaikan berbagai problematika kepegawaian di Indonesia yang hingga empat tahun pasca disahkannya UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, belum mampu menjawab prinsip-prinsip keadilan dan keprofesionalan aparatur.

“Hanya melalui revisi UU ASN seluruh pegawai pemerintah non-PNS tanpa memandang profesi bisa diangkat secara langsung menjadi PNS tanpa harus melalui seleksi,” bebernya.

Mariani yang berprofesi sebagai perawat ini menambahkan  pegawai non-PNS tersebut telah teruji kesetiaan dan keprofesionalannya dalam menjalankan tugas serta fungsi pemerintahan secara umum. “Itu sebabnya revisi UU ASN ini harus disegerakan agar tidak menjadi beban bagi pemerintah yang akan datang,” pungkasnya.

Sementara itu, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta yang dibuka Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu sudah berakhir. Namun, pelaksanaan Rakernas II ADKASI itu memberikan kesan mendalam di hati ratusan ribu honorer K2.

Menurut Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, baru ADKASI yang secara terang-terangan di depan Presiden Joko Widodo meminta revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dipercepat. ADKASI juga meminta presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu mengangkat honorer K2 menjadi PNS.

“Kami berterima kasih kepada ketua umum ADKASI dan jajarannya karena telah diberi ruang untuk menyaksikan langsung pembukaan Rakernas kedua. Apalagi penyelesaian K2 telah dimasukkan dalam rekomendasi ADKASI dan disampaikan langsung ke presiden,” kata Titi kepada JPNN, Minggu (1/4).

Guru SD di Kabupaten Banjarnegara itu lantas menceritakan suasana saat FHK2I melihat langsung Ketua Umum ADKASI Lukman Said menyampaikan masalah (K2) secara langsung ke Presiden Jokowi. Seluruh delegasi FHK2I yang menyaksikannya langsung menangis. Menurut Titi, ADKASI sudah membuktikan langkah nyata dalam memerjuangkan nasib honorer K2. Dia berharap langkah ADKASI bisa diikuti pemerintah dan DPR RI. “Semoga perjuangan ini akan segera mencapai keberhasilan dengan tindaklanjut secepatnya. Regulasi segera disahkan sehingga seluruh K2 di angkat CPNS tanpa melalui seleksi tes lagi,” beber Titi.

Terpisah, Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tasikmalaya Nasihin SPdi  menegaskan honorer K2 di Kabupaten Tasikmalaya akan memilihcapres dan cawapres yang berpihak dan memperhatikan nasib honorer.

“Kalau kita diangkat menjadi PNS, kita akan pilih capres dan wawapres tersebut. Masa kita mendukung yang tidak memperhatikan kita,” ungkap Nasihin saat dihubungi Radar, Jumat (30/3).

Sebab, kata dia, intinya honorer K2 dimana pun termasuk di Kabupaten Tasikmalaya hanya ingin diangkat menjadi PNS. “Ini sudah harga mati, kalau ada yang menunaikan janjinya mengangkat kami jadi PNS. Kita akan all out  memenangkannya,” ungkap dia.

Untuk itu, dia pun mengimbau kepada para honorer K2 agar tidak mudah terbuai oleh janji para calon pemimpin nanti. ”Siapa yang mau komitmen dan menepatinya. Itu yang harus didukung dan dipilih,” tegasnya. (esy/jpnn/dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here