SHARE
CEK LAPANGAN. Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya dan Dinas Perwaskim Kota Tasikmalaya memonitor PSU di salah satu kompleks perumahan Jalan Ir H Juanda, Selasa (14/6/2022). Firgiawan/radartasikmalaya.com

BUNGURSARI, RADSIK – Dari 269 kawasan perumahan yang tersebar di 10 kecamatan se-Kota Tasikmalaya, baru 50 saja atau sekitar 20 persen di antaranya yang memenuhi kewajiban berkaitan penyerahan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang ada di kompleks masing-masing.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) Kota Tasikmalaya mayoritas di antaranya merupakan kompleks perumahan yang relatif baru. Selain para pengembangnya masih berada di Kota Resik, juga beberapa rekomendasi yang masih terkontrol dan terindentifikasi pengelolanya. ”Sejak 2015 itu, baru 14 perumahan yang sudah penuhi kewajiban tersebut. Setiap tahun pemkot (pemerintah kota, Red) menyicil dan sekarang sudah di angka 50 kawasan perumahan tuntas serahkan PSU-nya,” ujar Kepala Dinas Perwaskim Kota Tasikmalaya Nanan Sulaksana di sela monitoring ke salah satu kompleks perumahan di Jalan Ir H Juanda, Selasa (14/6/2022) sore.

Menurut dia, kendala serius yang dihadapi Pemkot Tasikmalaya dalam menampung penyerahan PSU, yakni kesadaran dari developer atau pengembang properti tersebut. Apalagi, perumahan yang terbilang lawas di mana berdiri sudah belasan atau puluhan tahun lalu. Tatkala teritorial Tasikmalaya masih bersatu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya. Banyak data yang tidak terinventarisasi saat pemisahan dua kota administratif tersebut. ”Mayoritasnya memang perumahan lama yang sulit kita identifikasi, developer-nya, site plan kadang sudah tidak ada. Akhirnya kita verifikasi saja ke lapangan dan merespons developer-developer baru yang memahami kewajiban tersebut,” katanya menceritakan.