Bibit Korupsi Sebelum Berkuasa

TEMUAN terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) makin menguatkan bahwa korupsi di daerah ke depan masih sulit dibendung. Temuan itu menyebutkan adanya 12 transaksi mencurigakan yang terhubung dengan calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu. Nilainya triliunan rupiah.

Besarnya transaksi yang mencurigakan tersebut menunjukkan betapa hajatan politik daerah juga identik dengan biaya besar. Tengok saja proses yang harus dilalui seorang calon kepala daerah, dan semuanya selalu berbau dengan beban biaya.

Pertama, harus bisa mendekati pimpinan partai politik mulai level daerah hingga pusat. Sulit dipercaya bila proses lobi itu tidak disertai biaya. Istilah mahar politik bukan lagi persoalan yang tabu untuk diungkapkan.

Maka, tak sedikit parpol yang memilih mencalonkan kader dari eksternal dengan alasan mudah dimintai mahar politik. Berbeda dengan calon dari kader internal. Biasanya, para pengurus parpol ogah-ogahan karena harus “kerja bakti” tanpa bisa menikmati “cipratan” mahar politik.

Bawaslu pernah mengungkapkan penyelidikan tentang praktik mahar politik di empat daerah penyelenggara pilkada. Yakni, Provinsi Jatim, Kota Cirebon, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Batu Bara (Sumut).

Namun, ujung pemeriksaan itu selalu kesulitan dalam hal pembuktian. Ibarat kentut, tercium tapi sulit dicari asal usulnya.
Seusai urusan mahar politik, calon kepala daerah dihadapkan pada persoalan biaya kampanye.

Berbagai pembatasan yang dilakukan KPU, tampaknya, tidak memengaruhi besarnya dana kampanye yang dikeluarkan calon kepala daerah. Uang tetap mengalir dengan cara-cara yang tidak diatur KPU.

Misalnya, selama hampir lima bulan masa kampanye, mereka selalu punya agenda bertemu dengan masyarakat. Intensitasnya bahkan hampir setiap hari.

Omong kosong kalau itu bisa dilakukan dengan biaya kecil. Dan yang tidak kalah membutuhkan dana besar adalah biaya untuk menggunakan jasa konsultan politik yang biasanya juga merangkap sebagai lembaga survei. Percayalah, mahalnya minta ampun.

Belum lagi biaya untuk tim sukses, yang pasti sukses, mesti calonnya tidak sukses. Karena itu, tak perlu heran ketika Ketum Partai Gerindra Prabowo mengatakan bahwa paket hemat untuk menjadi calon gubernur itu Rp 300 miliar.

Keresahan tersebut tentu selaras dengan temuan PPATK tentang triliunan rupiah 12 transaksi mencurigakan yang terhubung dengan kepala daerah.

Jika negara tetap tidak bisa menghadirkan sistem pemilu yang lebih murah, lalu lintas duit yang mencurigakan selama ada hajatan politik tidak bisa dihadang. Itulah bibit korupsi yang ada sejak sebelum pelakunya menduduki kursi kekuasaan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *