Beranda Kota Tasik BPK Temukan Penyimpangan Rp 1,5 M

BPK Temukan Penyimpangan Rp 1,5 M

76
0
BERBAGI
ilustrasi

CIHIDEUNG – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya penyimpangan anggaran senilai Rp 1.574.905.841,35 atas belanja daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya Tahun Anggaran (TA) 2017.
Dewan Nasional Fitra, Nandang Suherman menerangkan dana Rp 1,5 miliar lebih itu hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada belanja daerah sebesar Rp111.701.672.776,00 atau 26,07 persen dari realisasi anggaran sampai 31 Oktober 2017 sebesar Rp 428.417.441.528,00.
Menurut Nandang, penyimpangan Rp 1,5 miliar lebih itu muncul dari beberapa paket pekerjaan. Yakni, pertama, kekurangan volume dan selisih perhitungan harga satuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 844.416.755,75.
Kedua, kelebihan perhitungan volume dalam RAB atas dua paket pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perwaskim) sebesar Rp123.838.330,08 dan denda keterlambatan pada pekerjaan penataan kompleks TPU Muslim Aisha Rashida sebesar Rp15.017.800,00.
Ketiga, kelebihan perhitungan volume dalam RAB atas pekerjaan gedung dan bangunan pada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp 405.467.467,28.
Persoalan-persoalan tersebut, terang dia, menunjukkan bahwa pemkot masih lemah dalam mengelola belanja daerah TA 2017. Dia pun mempertanyakan peran Inspektorat dalam mengawasi anggara belanja daerah. “Kok masih saja seperti itu ya? Apa peran Inspektorat. Jangan-jangan kurang optimal,” ujarnya kepada Radar, Rabu (4/4).
Seharusnya, kata dia, adanya kelebihan perhitungan itu bisa diminimalkan bila berkaca dari kegiatan atau perihal yang menjadi catatan di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dalam hal belanja tidak melulu terdapat temuan yang bisa dikatakan masuk dalam jumlah besar. “Yang dicek BPK itu sampel. Bisa dibayangkan bila keseluruhannya (anggaran belanja) diperiksa,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan menjelaskan bahwa kelebihan perhitungan itu disebabkan berbagai faktor, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tetapi, pihaknya saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan secara keseluruhan selama satu tahun penuh 2017 yang masih dilaksanakan BPK. “Masih audit sampai Mei malahan. Kita baru kemarin terima kedatangan BPK kedua kalinya dan saat ini masih pemeriksaan,” terang dia.
Bila seluruh anggaran belanja daerah itu selesai diperiksa, terang dia, anggaran dalam temuan-temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan dikembalikan dalam kurun waktu 60 hari. “Kita tunggu pemeriksaan final saja,” bebernya saat dihubungi Radar.
Sementara mengenai kinerja Inspektorat dalam mengawasi pengelola anggaran, Ivan enggan berkomentar. Hanya saja, dia menegaskan bahwa terkait rotasi dan mutasi pejabat Inspektorat beberapa waktu lalu tidak terkait dengan persoalan pemeriksaan BPK. “Itu penyegaran saja. Audit internal pemkot yakni Inspektorat memang harus optimal, sebagai mitra wakil wali kota dalam pengawasan pembangunan. Maka kita segarkan dengan beberapa wajah baru,” tandasnya. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here