Beranda Nasional Cegah Data Honorer K2 yang Liar

Cegah Data Honorer K2 yang Liar

155
0
BERBAGI

JAKARTA – Pemerintah tengah melakukan  pendataan honorer K2 yang masuk database. Hasil pendataan ini nantinya dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan pemerintah.

“Kami mendukung pemerintah melakukan pendataan. Dan, saya yakin jumlah honorer K2 makin berkurang karena banyak yang meninggal,” kata Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said kepada JPNN.

Bila data pemerintah jumlahnya membengkak, lanjut Lukman, mengindikasikan banyak honorer K2 siluman. Sebab, jumlah honorer K2 asli terus menurun dengan beragam penyebab.

Vote

Untuk mencegah honorer siluman masuk, Lukman menyarankan pemerintah melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam validasi data.

“Jangan hanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang melakukan validasi. Ajak Kejaksaan dan Kepolisian agar daerah takut bila memanipulasi data,” bebernya.

Dengan keterlibatan polisi maupun kejaksaan, Lukman optimistis, para pejabat daerah waswas untuk kongkalikong dengan honorer K2 siluman.

Lukman pun terus mendorong pemerintah agar segera mengangkat para honorer K2 (kategori dua) menjadi CPNS. Dia berharap rekomendasi yang disampaikan langsung di hadapan Presiden Jokowi saat rapat kerja nasional (Rakernas) AKDASI pada 27 Maret 2018 bisa segera ditindaklanjuti.

Hanya Jokowi yang bisa memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS.

“Kami harap rekom ADKASI segera direspons Bapak Presiden. Sangat mendesak adalah masalah honorer K2. Semoga beliau segera memerintahkan kementerian terkait memercepat pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang berproses di DPR RI,” kata Ketua Umum ADKASI Lukman Said kepada JPNN, Kamis (5/4).

ADKASI berharap tahun ini sudah selesai dan final sehingga negara bisa mengestimasi jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam APBN.

Pemerintah, lanjutnya, tidak harus mengangkat sekaligus tapi bertahap. Tentu saja pengangkatannya berkeadilan.

“Enggak harus sekaligus tapi bertahap. Setiap tahun kan ada pengangkatan, harusnya ada honorer K2 di situ,” terangnya.

Walaupun rapat lanjutan pembahasan revisi UU ASN belum dilaksanakan lagi, Lukman optimistis akan ada kebijakan yang memihak honorer K2.

“Pak Jokowi itu selalu mendengar aspirasi rakyat. ADKASI adalah wadah yang menampung aspirasi rakyat dan presiden sudah mendengarnya. Honorer K2 harus tetap optimistis, sabar, dan ikhtiar,” tandasnya. (esy/jpnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here