Beranda Tasikmalaya Dari Pacaran Lalu Bersetubuh

Dari Pacaran Lalu Bersetubuh

28
0
BERBAGI
Illustrasi Pacaran Zaman Now

Komisi IV: Harus Ada Peningkatan Moral Generasi Muda
SINGAPARNA – Banyak faktor tingginya angka persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Di antaranya karena pergaluan bebas atau pacaran.

Hal itu diungkapkan Kanit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tasikmalaya Aipda Josner Ali SH kepada Radar, Rabu (4/4).

Dia menjelaskan persetubuhan terhadap anak terjadi karena diawali dengan pacaran. Kemudian dengan modus bujuk rayu dari pasangannya, akhirnya persetubuhan tersebut terjadi. “Kebanyakan atas dasar suka sama suka jadi masuknya bujuk rayu,” ujarnya.

Vote

Selain pergaulan bebas, faktor pengawasan orang tua yang lemah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya persetubuhan terhadap anak. Kemudian akibat broken home atau orang tua yang berpisah menjadi salah satu penyebab anak melakukan hal tersebut.

Kata dia, pengetahuan serta pemahaman pelaku persetubuhan kepada anak terhadap hukum sangat kurang. Sehingga tidak mengetahui dampak yang akan diterima ketika melakukan persetubuhan terhadap anak.

Saat ini para pelakunya sudah melalui proses hukum. Ada yang sudah di penjara dan masih menjalani sidang. “Pelaku minimal dijerat lima tahun dan maksimal 15 tahun penjara,” paparnya.

Terpisah, Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya Atam Rustam MPd mengatakan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak baik itu secara fisik maupun asusila menandakan tingkat moralitas pelaku yang melakukannya rendah dan tidak kuat dari sisi keimanannya.

”Sangat menyayangkan banyak kasus kekerasan dan persetubuhan terhadap anak,” ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Yono Kusyono menambahkan permasalahan ini yang paling utama berperan adalah orang tua. Jangan sampai orang tua merasa sudah tuntas dan aman ketika memasukan anaknya ke sekolah.

Padahal keberadaan anak di sekolah dengan waktu yang sangat terbatas, berbeda dengan di rumah. “Jadi harus melakukan pengawasan ganda oleh orang tua dan jangan lengah,” ungkapnya.

Selain peran orang tua, kata dia, dunia pendidikan dalam hal ini guru jangan hanya sebatas memberikan ilmu saja. Tapi bisa juga menyelipkan pembelajaran moral kepada anak didiknya. Sehingga apa yang anak-anak dapat di sekolah bisa seimbang. “Yang dampaknya moral dari generasi muda bisa terus ditingkatkan,” bebernya.

Kemudian harus ada kerja sama dari berbagai unsur dalam meminimalkan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. “Sekolah bisa kerja sama dengan kepolisian, ulama, pengawas sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku anak di luar jam belajar. Termasuk memberikan penjelasan tentang moral dan sanksi hukum terkait kenakalan remaja,” tandasnya. (dik)

Jamin Perda Anak Selesai Tahun Ini

KEPALA Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) Kabupaten Tasikmalaya Dra Yayah Wahyuningsih MM mengatakan untuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditargetkan selesai tahun ini.

Yayah menjelaskan, perda yang diusulkan tidak hanya mengatur tentang perlindungan anak saja, melainkan dengan pemberdayaan perempuannya, disatukan karena anggarannya terbatas. “Anggarannya Rp 100 juta untuk membuat perda tersebut.

Antara pertengahan sampai akhir tahun ini bisa selesai. Sekarang masih ranperda di tataran eksekutif, belum ke DPRD,” kata Yayah kepada Radar, Rabu (4/4). Jika perda sudah rampung, sebagai turunannya akan dikeluarkan peraturan bupati (perbup).

Dibuatnya perda tentang perempuan dan anak ini merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah daerah dalam melindungi hak anak dan perempuan. “Jadi sebelum kita melaksanakan atau mengeluarkan kebijakan harus ada payung hukum dulu,” terangnya.

Menurut Yayah, walaupun saat ini belum ada perda tetap penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak, dinas bersama KPAID, P2TP2A dan kepolisian tetap optimal menanganinya sampai tuntas. “Cuma dengan adanya perda tentang perempuan dan anak ini kita fokus ke pencegahan awal,” ungkap Yayah.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya Nana Sumarna SE mengatakan perda tentang perempuan dan anak ini sangat penting. “Saya mendorong eksekutif segera menyerahkan usulan perda tentang perempuan dan anak ini ke DPRD untuk dibahas,” paparnya.

Setelah adanya perda, kata Nana, akan ada acuan bagi pemkab untuk mengambil sikap terhadap kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak-anak. “KNPI sangat mendukung agar tahun ini perda tersebut rampung,” dorongnya. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here