SHARE
Firgiawan/Radar Tasikmalaya TUNJUKKAN. Ketua Yayasan Setara H Bayhaqi Umar menunjukkan dokumen dasar hukum kerja sama dan status kepegawaian para petugas di UTD RSUD dr Soekardjo.

INDIHIANG, RADSIK – Merespons jawaban Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya Dr H Undang Sudrajat, Ketua Yayasan Setara H Bayhaqi Umar angkat suara. Dia menegaskan pihaknya sudah sesuai aturan dalam merealisasikan kerja sama operasional (KSO) di Unit Transfusi Darah (UTD).

Menurut dia, jawaban dari dewas terkesan mengesampingkan fakta, histori dan aturan hukum yang ada. Mereka bekerja sama dengan RSUD, salah satunya merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah. Di mana pada pasal 8 Nomor 2, pengerahan pelestarian pendonor darah dilaksanakan pemerintah, pemda, organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan, dan atau UTD dengan mengikutsertakan masyarakat. ”Pernyataan dewas merujuk Permenkes kita sudah punya jawaban jelas. Karena menurut peraturan di atas, kita dibolehkan kok. Buktinya selama ini tidak ada problem,” tuturnya kepada Radar saat ditemui di Perumahan BSM Kecamatan Indihiang, Minggu (12/6/2022).

Dia menceritakan, surat permohonan perpanjangan kerja sama yang dilayangkannya sebanyak dua kali mesti dibalas secara formal juga. Bukan sebatas lisan. Sebab, pihaknya merupakan lembaga formal berbadan hukum, yang selama ini menjalankan aktivitas di bidang pelayanan darah bersama rumah sakit. ”Satu hal perlu dibahas juga, bahwa kerja sama antara RSUD dan Setara atas persetujuan wali kota dengan Nomor Surat 061/761/ORG tertanggal 27 April 2015. Kalau toh tidak disetujui pepanjangan, ya kita minta surat wali kota serupa sebagai bentuk pemberhentian atau pencabutannya, karena dasar kita surat dari wali kota, ya dicabut melalui mekanisme sama,” tutur Bayhaqi.