Beranda Hoak atau Bukan Mengasah Taji BPOM

Mengasah Taji BPOM

10
0
BERBAGI

Kasus demi kasus penarikan produk obat dan makanan terus terjadi. Beberapa bulan terakhir saja, rentetan kasus ramai menjadi bahan perbincangan dan memicu keresahan di tengah masyarakat.

Sebut saja kasus temuan mi instan impor dari Korea yang mengandung babi. Lalu, ada kasus produk suplemen makanan yang positif mengandung DNA (deoxyribonucleic acid) babi.

Yaitu Viostin DS produksi PT Pharos Indonesia dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories.

Vote

Berikutnya, muncul kasus temuan obat sariawan Albothyl yang ternyata memiliki efek samping terhadap penggunanya. Padahal, obat itu sudah beredar sangat lama dan dipakai secara luas oleh masyarakat.

Yang terbaru, temuan 27 merek ikan makerel kaleng yang mengandung parasit cacing.

Kasus demi kasus itu membuat sorotan publik terhadap kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kian tajam. Kritik atas lemahnya kualitas pengawasan BPOM memang sudah lama terdengar.

Publik sangat berharap BPOM, yang memiliki peran strategis sebagai penjaga pintu gerbang kualitas obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat, bisa benar-benar profesional.

Sistem pengawasan obat dan makanan harus dijalankan, baik sebelum produk dipasarkan (premarket) maupun sesudah dipasarkan (postmarket).

Jangan sampai BPOM terkesan selalu terlambat, baru bertindak setelah terjadi keresahan. Struktur kelembagaannya juga harus diperkuat.

Karena itulah, RUU Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) harus dikebut DPR dan pemerintah.

Dalam rancangan tersebut, BPOM didesain sebagai lembaga yang dapat memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan. Artinya, urusan BPOM nanti bukan sekadar urusan administrasi izin. Itulah alat efektif untuk mengasah taji BPOM agar lebih tajam.

Peran tanggung BPOM saat ini membuat kinerjanya ikut tanggung. Tak ada efek jera yang bisa membuat produsen obat dan makanan benar-benar memperketat kontrol kualitas.

Jangan sampai anggaran lebih dari Rp 2 triliun yang digelontorkan APBN ke BPOM mubazir. Oktober lalu, dalam acara Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, Presiden Jokowi sudah dengan tegas menyebut pentingnya penguatan BPOM melalui undang-undang.

Sudah enam bulan berlalu. Kasus obat dan makanan juga terus muncul. Jadi, pemerintah dan DPR harus lebih serius dan bergerak lebih cepat. Jangan sampai lemahnya pengawasan obat dan makanan terus memakan korban. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here