Beranda Info Dewan Perda IG dan Fatwa Lokasi Dicabut

Perda IG dan Fatwa Lokasi Dicabut

21
0
BERBAGI
PEMBAHASAN. (Dari kiri ke kanan) Sekretaris Pansus Hj Yoke Yulianti, Ketua Pansus H Heri Ahmadi, Wakil Ketua Pansus Bagas Suryono saat memimpin pembahasan tentang pencabutan dua perda.

INDIHIANG – Pemerintah Kota Tasikmalaya mencabut dua Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi dan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan (IG). Proses pencabutan sedang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tasikmalaya.

Ketua Pansus H Heri Ahmadi menargetkan dalam waktu dekat ini akan segera menuntaskan pembahasan pencabutan ranperda agar segera menjadi perda. Dia juga menjelaskan bila Perda Nomor 2 Tahun 2105 tentang Izin Gangguan, belum sempat diberlakukan di Kota Tasikmalaya.

“Perda ini belum sempat diberlakukan keburu turun surat dari Kemendagri yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Daalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah, yang sudah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah,” jelasnya.

Sedangkan Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi tidak diberlakukan karena tidak ada cantolan peraturan ke atasnya. Perda tersebut dibuat saat masa transisi pergantian dari Kabupaten Tasikmalaya menjadi Kota Tasikmalaya.

Dengan dicabutnya dua perda tersebut, lanjut Heri, dalam membuat perizinan merujuk ke Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 juga Perda Izin Lingkungan.

PANSUS. Sejumlah anggota pansus menunggu dimulainya rapat pembahasan belum lama ini.

“Sebetulnya Perda Izin Gangguan ini hampir sama dengan Perda Izin Lingkungan. Contohnya bila ada yang akan membuat bangunan atau memproses izin, tetap harus ada izin dari tetangga, kemudian ada sosialisasi kepada tetangga sebagai rujukan dan lokasinya sesuai dengan peruntukannya atau tidak,” tegasnya.

Dicabutnya dua perda ini, tambah Heri, tujuannya adalah untuk mempermudah proses perizinan dan mempermudah para investor berinvestasi di Kota Tasikmalaya.

“Karena pencabutan perda harus melalui perda lagi, maka kami di DPRD kembali membahasnnya, meskipun hanya membahas satu pasal dua ayat. Kami targetkan dalam waktu dekat ini bisa selesai dan segera disosialisasikan ke masyarakat,” tandasnya.

Wahid, anggota Pansus Pencabutan Dua Perda menambahkan yang terpenting dalam pencabutan perda adalah output-nya di masyarakat. Setelah nanti diketuk resmi tidak berlaku lagi, maka harus gencar disosialisasikan, sehingga masyarakat tahu dan tidak bertanya-tanya lagi.

“Sosialisasi harus sampai ke semua masyarakat, mulai dari kecamatan, kelurahan, RW, RT harus tahu,” tegasnya.

Senada dengan yang disampaikan Wahid dan Heri, Bagas Suryono, yang juga Wakil Ketua Pansus berharap dengan pencabutan dua perda ini bisa meningkatkan investasi di Kota Tasikmalaya. Namun tetap administrasi perizinan ditempuh dengan baik oleh para investor, sehingga tidak muncul persoalan-persoalan di kemudian hari. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here