SHARE
PEMERIKSAAN. Tim pemadam kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya memeriksa ketersediaan APAR di bangunan-bangunan di kompleks perkantoran, Rabu (8/6/2022).Istimewa /radartasik

INDIHIANG, RADSIK – Sistem proteksi kebakaran tampaknya belum jadi prioritas bagi sebagian lembaga pemerintah. Ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) dinilai masih asal-asalan.

Tim pemadam kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya masih membidik kantor pemerintah untuk memastikan ketersediaan APAR. Kali ini yang diperiksa yakni bangunan-bangunan di kompleks perkantoran, Rabu (8/6/2022).

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Tasikmalaya H Ucu Anwar mengatakan pemerintah harus memberi rasa aman kepada masyarakat. Maka dari itu, sistem proteksi baik bencana gempa maupun kebakaran perlu diterapkan. ”Sesama bagian dari pemerintah, kami perlu mengingatkan,” ucapnya.

Pada prinsipnya, pemerintah tentu harus menjadi contoh bagi masyarakatnya. Supaya tidak dinilai arogan dan egois. ”Jadi jangan menganggap inspeksi kami hanya kepada pemilik usaha saja, kantor pemerintah pun kami cek,” katanya.

Apalagi untuk kantor-kantor yang intens memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya sistem proteksi harus diperhatikan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. ”Tidak ada yang berharap bencana terjadi, tapi antisipasi harus tetap dipersiapkan,” tuturnya.

Hasil pemeriksaan, sebagian kantor pemerintah masih belum tersedia APAR. Selebihnya, ketersediaan tabung merah itu masih sekadar formalitas. ”Ada yang sudah memiliki APAR, tapi belum menyesuaikan dengan kondisi bangunannya,” ucapnya.