PT Nindya Karya Resmi Jadi BUMN Pertama Tersangka Korupsi oleh KPK!

JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Nindya Karya (NK) dan PT Tuah Sejati (TS) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua perusahaan tersebut menjadi tersangka korporasi atas kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2011.

“KPK melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka PT NK dan PT TS,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/4).

NK yang bergerak di bidang jasa konstruksi menjadi BUMN pertama yang berstatus tersangka korporasi.

PT NK dan PT TS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Laode mengatakan penetapan tersangka kepada dua korporasi tersebut setelah KPK melakukan proses pengumpulan informasi dan data.

Termasuk permintaan keterangan pada sejumlah pihak dan terpenuhi bukti permulaan yang cukup.

Anggaran proyek pembangunan dermaga Sabang terus mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai 2011.

Pada 2006 anggaran turun sebesar Rp8 miliar, 2007 sebesar Rp24 miliar, 2008 sebesar Rp124 miliar, 2009 sebesar Rp164 miliar, 2010 sebesar Rp180 miliar, dan pada 2011 sebesar Rp285 miliar.

Syarif menjelaskan, tahun 2004 sudah dianggarkan senilai Rp7 miliar, manum tidak dikerjakan karena bencana Tsunami Aceh.

Namun, uang muka telah diterima sebesar Rp1,4 miliar.

Syarif melanjutkan dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proyek dermaga Sabang yang melibatkan PT NK dan PT TS.

Di antaranya terjadi penunjukan langsung, Nindya Sejati Join Operation sejak awal telah diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan.

Kemudian penyusunan HPS direkayasa dan dilakukan penggelembungan harga.

Perkejaan utama diserahkan kepada PT Budi Perkasa Alam, dan terjadi kesalahan dalam prosedur di mana izin-izin terkait seperti AMDAL dan lainnya belum ada namun pembangunan sudah dilaksanakan.

“Diduga terjadi kerugian negara sekitar Rp 313 miliar,” tukas Syarif.

(dem/rm/pojoksatu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *