Beranda Banjar Seragam ASN dan Honorer Dinilai Perlu Dibedakan

Seragam ASN dan Honorer Dinilai Perlu Dibedakan

890
0
BERBAGI
ILUSTRASI. Salah seorang ASN Ahmad Sobana diwawancara baru-baru ini. Dia mengenakan pakaian dinas harian (PDH). Apabila Pemkot Banjar menerapkan Permendagri, pakaian tersebut akan dibedakan dengan pakaian yang akan dikenakan honorer. (cecep herdi / radartasikmalaya.com)

BANJAR – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Banjar Supratman menilai seragam dinas dari aparatur sipil negara (ASN) dan honorer atau tenaga sukarelawan (sukwan) perlu dibedakan.

Aturan terkait perbedaan seragam dan atribut itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkup Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

“Menurut saya perlu diterapkan di Kota Banjar agar pelayanan ASN terhadap masyarakat semakin meningkat. Selain itu, masyarakat juga akan lebih mudah membedakan mana ASN dan mana honorer,” kata dia Selasa (10/4).

Menurutnya, untuk menerapkan Permendagri di Banjar merupakan kewenangan wali kota.

“Tinggal kebijakan Pak plt, apakah mau diterapkan? Jika mau diterapkan maka pemkot harus menganggarkan untuk pengadaan atribut ASN karena jika sudah diterapkan Permendagri itu, nanti ASN golongan tertentu seperti kepala dinas atau badan akan memiliki pangkat yang terpasang pada seragam yang dipakainya,” kata dia.

Selain anggaran, Supratman menambahkan supaya penerapan Permendagri cepat maka bisa menggunakan surat edaran kepala daerah atau sekda. Di Kota Banjar, Supratman mencatat ada sekitar dua ribu honorer yang aktif di lingkup Pemkot Banjar dan terbagi di seluruh OPD.

“Terkait dibedakan atau tidaknya pakaian dinas PNS dan non PNS, kembali kepada kebijakan kepala daerah. Kemudian terkait anggaran pengadaan seragam bagi honorernya itu biasanya OPD masing-masing yang harus menganggarkan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Herdiana Pamungkas juga menilai pemkot perlu menerapkan Permendagri tersebut. Idealnya, menurut dia, plt mengeluarkan peraturan wali kota (perwalkot).

“Idealnya jika ini harus menggunakan edaran wali kota maka akan kita dorong. Tinggal mungkin kita mengkaji bentuk perbedaannya seperti apa. Apakah dalam pakaian itu sendiri atau ada ciri khas tersendiri sehingga masyarakat bisa mengetahui, oh ini ASN, ini honorer,” ucapnya.

Dikonfirmasi via telepon, Plt Wali Kota Banjar drg Darmadji Prawirasetia menyatakan perlu untuk menerapkan Permendagri itu. Dalam waktu dekat dia akan membahas hal ini dengan kepala OPD dan pihak terkait.

“Ya memang perlu untuk diterapkan, namun perlu pembahasan lebih lanjut dulu karena menyangkut anggaran juga,” ucapnya.

Menurut dia, jika aturan itu sudah resmi diterapkan di Kota Banjar, seluruh honorer harus taat aturan tersebut.

“Ya mau tidak mau harus ikut aturan,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer Kota Banjar Hanasa menyampaikan dalam Permendagri pasti ada kebijakan yang harus diambil kepala daerah dalam menerapkan aturan tersebut. Harapan dia kebijakan itu menguntungkan bagi honorer. Meski demikian pihaknya yakin tidak akan ada penolakan dari para tenaga honorer.

“Menurut saya kalau sudah jadi aturan ya tetap harus ditaati. Namun saya berpikir bakal banyak sisi negatifnya atas penerapan Permendagri itu. Seperti misalnya akan ada perubahan mental dari tenaga honorer seperti guru sekolah, dimana saat ini siswa tidak bisa membedakan mana ASN mana honorer. Nanti setelah seragamnya dibedakan otomatis siswanya akan tahu ternyata guru ini honorer. Dari segi mental honorer akan terpengaruh,” tuturnya. (cep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here