Beranda Pangandaran Soal Kampanye, Bupati Dipanggil Panwaslu

Soal Kampanye, Bupati Dipanggil Panwaslu

17
0
BERBAGI
MENJELASKAN. Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran kampanye di Kantor Panwaslu, Senin (2/4).

PARIGI – Senin (2/4), Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata memenuhi undangan Panwaslu untuk mengklarifikasi mengenai dugaan pelanggaran kampanye yang ditemukan oleh Panwascam beberapa waktu lalu.

“Ada laporan dugaan pelanggaran terhadap keberadaan saya sebagai kepala daerah dalam acara tanggal 21 Maret di Cimerak. Dan saya saat ini memenuhi undangan Panwas untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut,” ujar Jeje kepada sejumlah wartawan di Kantor Panwaslu Kabupaten Pangandaran kemarin.

Menurut dia, Panwas menduga ada ucapan yang mengandung ajakan yang menguntungkan salah satu calon dan merugikan calon lain.

Vote

”Saya waktu itu diundang MUI dalam rangka pertemuan internal mereka setiap tiga bulan. Saya datang sebagai bupati dan memberikan sambutan,” ujarnya.

Dia menolak dengan tegas adanya penggiringan terhadap publik untuk mendukung salah satu calon dalam acara tersebut.

“Nggak ada yang seperti itu,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan pihaknya mengundang bupati memang untuk meminta keterangan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kampanye.

“Gakkumdu Kabupaten Pangandaran akan membahas dugaan tersebut. Apakah memenuhi unsur atau tidak,” tutur dia.

Pihaknya mengatakan selain Jeje, ada beberapa saksi dan pelapor yang juga dimintai keterangan.

“Salah satunya ketua MUI Kabupaten Pangandaran H Otong. Karena dugaan tersebut terjadi dalam acara MUI,” ucapnya.

Menurutnya, pada tanggal 21 Maret, bupati memberikan sambutan di acara internal MUI bersama tokoh dan masyarakat umum. Dalam pertengahan sambutan ada indikasi dugaan pelanggaran pemilu.

“Dalam sambutan bupati menyampaikan, ‘tolong-tolong, please bantu Hasanah’. Namun di akhir sambutan bupati menyampaikan pendidikan demokrasi dan politik. ‘Kaitan memilih itu, silakan hak bapak ibu sekalian’,” ujarnya.

Menurut dia, hasil pembahasan akan diplenokan oleh Gakkumdu untuk selanjutnya menghasilkan sebuah keputusan apakah memenuhi unsur atau tidak.

Iwan mengatakan kejadian tersebut bisa dijadikan pendidikan politik bagi yang lainnya bahwa harus lebih berhati-hati lagi dalam bertindak.

“Kami juga mendorong masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif,” tuturnya. (den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here