Beranda Banjar Soal SP Honorer, Pemkot Diminta Tak Tutup Mata

Soal SP Honorer, Pemkot Diminta Tak Tutup Mata

14
0
BERBAGI

BANJAR – Inspektur Kota Banjar Ojat Sudrajat mengaku belum menurunkan tim untuk melakukan investigasi atas kasus dugaan pemalsuan Surat Perintah (SP) Honorer. Pihaknya menunggu instruksi dari Plt Wali Kota Banjar drg Darmadji Prawirasetia secara tertulis.

“Iya, intinya kami belum melaksanakan investigasi karena belum ada surat perintah dari pimpinan dalam hal ini wali kota,” kata Ojat di ruang kerjanya Senin (2/4).

Menurutnya, untuk melaksanakan investigasi pihaknya harus memegang surat perintah. Tidak sembarangan, meskipun wali kota sudah mengintruksikm melalui lisan.

“Jika ada juga kemudian pelakunya benar oknum honorer, itu kan ranahnya hukum, kepolisian. Karena Inspektorat itu mengurusi ASN (aparatur sipil negara) bukan honorer. Intinya untuk melakukan investigasi kami masih menunggu surat perintah secara tertulis dari pimpinan,” kata dia.

Jika investigasi sudah berjalan, dia mengaku idealnya dalam waktu 10 hari proses investigasi selesai. Laporan hasil investigasi juga nanti akan disampaikan ke wali kota.

“Semua yang diduga terlibat hingga korban juga akan kami wawancara. Untuk lama proses investigasinya tergantung yang diwawancara nanti, kalau bisa tepat waktu ya investigasi cepat selesai,” ungkapnya.

Sementara terkait pengaduan dari para korban, baik masyarakat maupun pejabat yang dicatut namanya oleh pelaku, Ojat menjelaskan belum ada laporan masuk ke Inspektorat.

Meski demikian, jika wali kota sudah memerintahkan melakukan investigasi, meski tak ada aduan, proses investigasi bisa dilaksanakan.

“Inspektorat bekerja sesuai programnya, tetap harus ada perintah dari pimpinan,” katanya.

Terpisah, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar Joko Nurhiayat meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar segera bersikap. Jangan santai.

Pemkot harus segera mengambil langkah tegas dan segera menyelesaikan kasus ini hingga pelaku ditemukan dan diproses secara hukum.

“Harus ada batas maksimal, pemerintah jangan terkesan tidak serius. Ini masalah penting karena melibatkan nama pemerintah juga. Harus ada jawaban yang jelas,” kata Joko.

Anggota DPRD Kota Banjar Herdiana Pamungkas meminta instansi terkait dan pemerintah tidak tutup mata akan kasus ini.

“Harus ada upaya hukum supaya kasus ini tidak terulang lagi, pelakunya jera,” tegasnya. (mg4)

BERBAGI
Artikel sebelumyaUNBK Dipantau CCTV
Artikel berikutnyaBeckham dan Perundungan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here