Beranda Kota Tasik Sosialisasi Pilgub Dinilai Gagal, Gemasaba Temukan Banyak Pemil Apatis

Sosialisasi Pilgub Dinilai Gagal, Gemasaba Temukan Banyak Pemil Apatis

21
0
BERBAGI

TASIK –  Upaya penyelenggara pemilu dalam menyosialisasikan Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) Tahun 2018 dinilai belum optimal. Ditandai dengan masih banyaknya kalangan pemilih pemula yang apatis terhadap perhelatan demokrasi tersebut.

Hal itu diketahui dari hasil kajian dan analisis Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (DPC Gemasaba) Kota Tasikmalaya yang menemukan banyaknya kalangan pemilih khusus pemilih pemula apatis dan cuek terhadap pemilihan orang nomor satu di Jawa Barat nanti.

Ketua DPC Gemasaba Kota Tasikmalaya Fajar Purnama Sidik menjelaskan hasil riset dan temuan di lapangan yang dilakukannya, saat ini tidak sedikit ditemukan pemilih pemula acuh berkaitan pemilihan gubernur yang bakal diselenggarakan Juni 2018 mendatang. “Kita khawatir esensi pesta demokrasi tidak diperoleh lantaran belum semua kalangan masyarakat mendapatkan sosialisasi maupun edukasi politik secara menyeluruh,” ujarnya usai menggelar diskusi di Jalan Ir H Juanda, Kota Tasikmalaya Jumat (30/1).

Menurutnya, hal itu terlihat dengan kurang antusiasme pemilih pemula menyambut pesta demokrasi. Sehingga bisa berdampak terhadap tingginya kedatangan masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa dilandasi kesadaran memilih pasangan pemimpin, melainkan memiliki motivasi atau tujuan lain.

“Penyelenggara kerap mengklaim tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagai kesuksesan. Tapi justru alasan mereka datang ke TPS yang harus digali apakah money politic, intimidasi atau lainnya,” terangnya.

Meski upaya penyelenggara, dalam hal ini KPU, kata dia, membentuk beberapa wadah dibawahnya dalam menggenjot sosialisasi Pilgub Jabar 2018.  Namun, dirasakan belum efektif. Terbukti masih banyaknya kalangan yang apatis. “Ini mengundang kegelisahan bagi kami (Gemasaba). Kalau KPU tidak berperan aktif bagaimana mau mencapai esensi dari sebuah proses demokrasi,” tuturnya.

Anggota DPC Gemasaba Kota Tasikmalaya  Tamrin Sakan bahkan menyayangkan ada beberapa kalangan pemilih pemula, justru cenderung memilih pemimpin tergantung dari berapa yang akan diberikan oleh timsesnya. “Kita pernah survei beberapa klub otomotif, komunitas anak muda dan mahasiswa. Jawabannya, lihat siapa nanti yang berikan uang besar saat pencoblosan. Kami prihatin kalangan muda sudah terjebak fragmatisme,” ceritanya.

Dia menilai selama ini proses sosialisasi yang dilaksanakan penyelenggara cuma terkesan seremoni semata dan menunaikan kewajiban. Tetapi tidak mengarah bagaimana sosialisasi itu sukses sehingga esensi demokrasi benar-benar dipahami dan dimengerti pemilih pemula. “Kalau pola sosialisasinya cuma begitu-begitu saja, sayang anggarannya. Itukan uang negara lebih baik digunakan untuk mengentaskan kemiskinan atau program produktif lainnya,” tegas dia.

Sekretaris DPC Gemasaba Kota Tasikmalaya Panji Satria menambahkan selain kalangan pemilih pemula, sosialisasi juga dinilai belum merata terhadap kalangan perempuan dan kaum disabilitas. Padahal semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan salah satunya sosialisasi yang sumber anggarannya dari negara. “Ini kita lihat cuma keterwakilan saja yang diberi sosialisasi. Memang menjamin, mereka yang diundang hadir selama ini akan menularkan materi sosialisasi ke tetangga, keluarga,  teman atau lingkungannya? Jangan karena sudah sosialisasi dilaksanakan masyarakat otomatis dianggap tahu apa itu pemilihan, apa gunanya bagi masyarakat,” beber dia.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Tasikmalaya Hotum Hotimah mengaku pihaknya bekerja berdasarkan anggaran yang dikucurkan dari provinsi. Tentunya tidak dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat. “Iya, memang kami bekerja melakukan sosialisasi berbasis anggaran. Sehingga kemampuan kami melakukan tugas tersebut tentu saja tidak dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat,” akunya.

Tetapi, kata dia, KPU sudah berupaya menyosialisasikan baik melalui kegiatan tatap muka langsung kepada beberapa segmentasi masyarakat antara lain pemilih pemula seperti siswa sekolah (perwakilannya), santri (perwakilan pesantren) yang akan dilakukan awal April 2018, media, stakeholder, organisasi perempuan, disabilitas, parpol dan segmen lainnya. “Ada juga melalui iklan layanan masyarakat melalui media cetak, radio, online, elektronik meskipun sangat terbatas untuk tahapan tertentu. Alat peraga sosialisasi mulai baliho, leaflet, spanduk. Ditambah lagi lewat mobilisasi masa di CFD dan tempat strategis lain,”  rincinya.

Terpisah, dari hasil rapat koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)

yang dilaksanakan pada 29-30 Maret 2018 di Hotel Horison Kota Tasikmalaya menyimpulkan masih ada enam kecamatan di wilayah kota berjuluk Kota Resik rawan politik uang.

Ketua Panwaslu Kota Tasikmalaya Rino Sundawa Putra mengatakan berdasarkan identifikasi keberadaan objek yang dilihat dari beberapa variabel, ada enam kecamatan di Kota Tasikmalaya terindikasi rawan politik uang. Penilaian tersebut terdapat empat variabel yang meliputi otoritas financial, otoritas sosial, apiliasi politik dan rekaman jejak pemilu. Penilaian indikasi tersebut dilakukan oleh Panwaslu di seluruh kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya.

Hasilnya, beberapa variabel menunjukkan daerah di Kota Tasikmalaya terindikasi rawan politik uang, dari 10 kecamatan kita bagi menjadi tiga warna, merah sebagai potensi tinggi, kuning potensi sedang dana hijau potensi aman. ”Ke enam kecamatan yang rawan politik itu yakni Tamansari, Kawalu, Purbaratu, Tawang, Cibeureum, dan Cihideung,” terangnya kepada Radar, Kamis (30/3)

Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan berkordinasi dengan pengurus DKM, RT dan RW setempat. Guna menyosialisasikan konsekuensi hukum yang diberikan apabila terjadi pelanggaran. ”Para Panwascam yang berada di zona merah memiliki kerja ekstra memberikan edukasi tentang bahaya politik uang,” katanya. (igi/mg2)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here