SHARE
MENUNTUT. Sejumlah perwakilan enumerator mendatangi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUMKM Perindag) Kota Tasikmalaya, Kamis (19/5/2022). Istimewa/radartasikmalaya.com

RADARTASIKMALAYA.COM – Sejumlah enumerator menagih honor atas hasil kerjanya dalam melaksanakan pendataan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Tasikmalaya. Petugas lapangan yang membantu tugas tim survei dalam kegiatan pengumpulan data itu mempertanyakan kejelasan nasibnya yang sudah mencurahkan tenaga membantu pemerintah.

Koordinator Forum Enumerator Tasikmalaya Andi Lala menyebut ada sekitar 228 enumerator yang tersebar di 10 kecamatan di Kota Resik. Sampai saat ini, statusnya belum jelas, padahal mereka bertugas mengacu pada surat keputusan (SK) yang sudah dikeluarkan per 1 April 2022 hingga 31 Desember 2022. ”Kontrak dan SK yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini, sayang tidak jelas gending-nya. Kita pada April lalu sudah berjalan melaksanakan pendataan, baru lima hari berjalan tiba-tiba berhenti begitu saja dengan alasan sistem.

Padahal sistem kita cek berjalan relatif normal tanpa gangguan,” tutur Andi kepada wartawan, Kamis (19/5/2022).

Pihaknya menganggap, meski program tersebut merupakan kegiatan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), pemkot tetap memiliki tanggung jawab. Tatkala para enumerator itu menerima SK yang diterbitkan dinas terkait di daerah. ”Jadi wajar kalau kita pertanyakan ini ke KUMKM Perindag (Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan), masa kita harus langsung ke kementerian,” ujarnya.