SHARE
ilustrasi smart city / net

CIHIDEUNG, RADSIK – Kasus proyek fiktif terkait smart city di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya bukan masalah sepele. Masalahnya tidak selesai hanya di penetapan tersangka dan pengembalian kerugian.

Aktivis pemuda Kota Tasikmalaya Myftah Faried menilai kasus smart city hanya salah satu proyek pemerintah. Hal serupa dengan modus berbeda bisa saja terjadi di pekerjaan pemerintah lainnya. ”Proses hukum biarkan berjalan, tapi harus ada evaluasi dari pemerintah kota,” ujarnya kepada Radar, Rabu (8/6/2022).

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan ada proyek-proyek lain yang memang kurang terawasi. Karena tidak semata-mata pelaku membuat sebuah proyek fiktif. ”Tidak mungkin tersangka melakukan tindakan tersebut jika tidak melihat ada celah,” ucapnya.

Di sisi lain, pemkot juga harus menunjukkan sikap tegas. Setidaknya pejabat yang sudah ditetapkan tersangka supaya dicutikan. ”Supaya fokus menghadapi proses hukum, di tambah mengantisipasi upaya-upaya yang bisa mengganggu proses hukum,” katanya.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa kasus ini menjadi noda hitam untuk pemkot. Untuk itu pemkot jangan seolah cuek dengan adanya kasus tersebut. ”Yang pasti kepercayaan publik bisa menurun,” tuturnya.