SHARE
Gun Gun Pahlagunara Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya

BUNGURSARI, RADSIK – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya masih menunggu kejelasan terkait wacana penghapusan honorer di tahun mendatang. Mengingat regulasi itu baru saja terbit di pusat. Daerah pun belum rampung mendata sehingga belum bisa menindaklanjuti kebijakannya di Kota Resik.

Hal itu dijelaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya Gun Gun Pahlagunara. Menurut dia, regulasi itu belum mengatur secara eksplisit ketentuannya bagi daerah. Mulai dari batasan, kemudian menyikapi tindaklanjut tatkala banyaknya honorer yang diberhentikan. ”Kemudian batasan yang disebut honorer itu berapa tahun, apa yang baru setahun sudah bisa diangkat atau seperti apa, kan belum jelas secara rinci,” tuturnya kepada wartawan, Kamis (9/6/2022).

Biasanya, lanjut dia, regulasi pusat memiliki jangka waktu sosialisasi sampai penyesuaian di daerah. Saat ini pun, pihaknya masih menunggu secara rinci pengaturan itu agar kemudian bisa ditindaklanjuti kebijakan daerah. ”Suratnya juga baru diterima. Namun, kalau itu nanti diberlakukan prinsipnya sesuai arahan Pak Wali bagaimana para honorer itu supaya bisa menjadi ASN,” ujarnya.

Alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN—sekarang IPDN) itu mencontohkan bagi yang usianya memenuhi persyaratan di bawah 35 tahun diharapkan bisa menjadi ASN melalui jalur CPNS. Sementara yang usianya sudah di atas itu bisa dilanjutkan menjadi PPPK. ”Prinsipnya kita seperti itu, namun tentu kan ada pengaturan teknis dari pusat, seperti kuota yang dialokasikan bagi daerah. Termasuk persoalan anggaran untuk penggajiannya, karena kalau DAU kekurangan itu (belanja pegawai, Red) mesti di-cover APBD,” ujar Gun Gun.