SHARE
DILARANG MASUK. Tangga menuju ruang keuangan, tempat kejadian perkara (TKP) perampokan di Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya dipasang garis polisi oleh Polres Tasikmalaya, Senin (20/6/2022).RADIKA ROBI RAMDANI / radartasikmalaya.com

RADARTASIKMALAYA.COM – Keberadaan uang pajak daerah senilai Rp 20 juta lebih yang disimpan di brankas di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya hingga dirampok mengundang pertanyaan anggota Komisi IV DPRD.

Sebagaimana diketahui, Sekretaris Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Opan Sopian SPd MPd MSi mengungkapkan bahwa uang senilai Rp 27.200.000 yang dicuri dari brankas itu adalah uang pajak daerah dari makan-minum (mamin).

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pajak Daerah (PPD) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Drs Rachmat Amir Sudyana MM menjelaskan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebenarnya tidak ada kewajiban membayar pajak mamin. Pasalnya, objek pajak dari kegiatan tersebut adalah pengusaha atau penyedia barang. Dengan demikian, yang wajib menyetorkan pajak tersebut adalah pengusaha. SKPD hanya meminta bukti stornya sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari kegiatan yang dilaksanakan.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Saepulloh ST MM mengungkapkan adanya uang pajak daerah di brankas Disdikbud menjadi pertanyaan besar. Pasalnya, penyetoran pajak mamin itu merupakan kewajiban pengusaha atau penyedia barang.

”Ini kan resikonya seperti saat ini kehilangan karena dirampok. Itu kan sudah tidak prosedural. Kan teknisnya hanya menerima SPJ. Kalau memang itu pajak dari mamin. Ini pertanyaan besar juga, kenapa (uang pajak daerah, red) sampai ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” katanya kepada Radar, Rabu (22/6/2022).