SHARE

Politisi Fraksi Golkar itu mengaku tidak tahu pasti apakah uang pajak daerah yang ada di Disdikbud itu merupakan titipan atau hal lain. Namun, yang jelas ke depan, pengelolaan uang pajak daerah tersebut harus prosedural.

Menurut Asep, apabila uang yang dirampok itu merupakan uang pajak daerah milik mitra, maka Disdikbud harus bertanggung jawab mengembalikannya. Dia meminta Inspektorat turun tangan untuk membenahi persoalan tersebut. Jangan sampai perampokan uang itu terulang kembali.

Selain itu, hal-hal yang bukan menjadi urusan wajib seperti menyetorkan uang pajak daerah, Disdikbud tidak perlu mengurusnya. ”Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang lebih substantif yang menjadi urusan mereka harus terfokus dikerjakan,” tuturnya.

Asep juga berharap aparat kepolisian yang menangani perkara tersebut bisa segera mengungkap para perampok bersenjata tajam itu. Aparat juga mesti memberikan arahan kepada SKPD tentang sistem pengamanan kantor pemerintahan.

”Protapnya harus seperti apa, melihat sisi keamanan di Kabupaten Tasikmalaya. Di SKPD sudah dikatakan sudah sesuai, layak, aman atau tidak. Kepolisian kan bisa memberikan masukan-masukan,” ucapnya.

Sementara itu, kemarin, Opan Sopian ketika dikonfirmasi kembali oleh Radar melalui sambungan telepon mengenai uang pajak daerah yang dirampok itu belum merespons.