SHARE

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pajak Daerah (PPD) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Drs Rachmat Amir Sudyana MM menjelaskan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebenarnya tidak ada kewajiban membayar pajak mamin. Pasalnya, objek pajak dari kegiatan tersebut adalah pengusaha atau penyedia barang. Dengan demikian, yang wajib menyetorkan pajak tersebut adalah pengusaha. SKPD hanya meminta bukti stornya sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari kegiatan yang dilaksanakan.