Beranda Kota Tasik Usulkan Dua Perda Izin Dicabut

Usulkan Dua Perda Izin Dicabut

9
0
BERBAGI

INDIHIANG – Pemerintah Kota Tasikmalaya mengusulkan dua izin yang menjadi prasyarat pendirian suatu bangunan dicabut. Sebab sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan bisa memangkas jalur birokrasi.

Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman mengatakan dua regulasi perizinan itu yakni Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi dan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan.

Dalam izin pemanfaatan ruang tidak dikenal adanya fatwa pengarahan lokasi sebagaimana diatur Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi. “Di dalamnya justru mengandung pengertian bahwa izin prinsip dan izin lokasi tersebut sebenarnya hanya rekomendasi atas pemanfaatan ruang tanpa dikaitkan dengan hal-hal lain yang bersifat teknis dan merupakan proses awal yang harus ditempuh oleh setiap pemohon izin,” ujarnya saat Rapat Paripurna Penyampaian Dua Ranperda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (9/2).

Pemerintah pusat pun saat ini sudah mencabut peraturan terkait dua hal tersebut. Kemudian izin gangguan juga bisa dikatakan hanya bersifat rekomendasi dan nantinya bisa di-include-kan dalam izin lingkungan, sekaligus izin berbagai aspek termasuk Amdal /UKL-UPL. “Kebijakan pencabutan izin gangguan merupakan salah satu upaya penataan peraturan perundang-undangan. Kita harap adanya pemangkasan dua izin ini dapat memudahkan pemohon dan juga mendongkrak iklim investasi di Kota Tasikmalaya,” harapnya.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin menjelaskan eksekutif mengajukan pencabutan dua perda guna menyesuaikan dengan regulasi lebih tinggi. Di level pemerintah pusat, baik aturan tentang fatwa pengarahan lokasi maupun tentang izin gangguan sudah dicabut. Oleh sebab itu, Perda Kota Tasikmalaya tentang kedua aturan tersebut perlu dicabut pula.

“Ini baru penyampaian. Senin (12/2), kita akan gelar lagi rapat paripurna untuk membentuk pansus yang akan membahas usulan raperda tentang pencabutan dua perda itu. Sesuai sistem, harus dicabut lagi melalui perda,” terangnya. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here